Penjelasan Mengenai Pengawasan dan Perizinan K3 Beserta Peraturan dan UU K3

Imam Ibnu Badri       K3    17.45

Daftar Isi

1. Syarat pengawasan keselamatan kerja
2. Syarat pengawas K3
3. Wewenang Pengawasan K3
4. Undang-Undang K3
5. Ringkasan

Syarat pengawasan keselamatan kerja

• Pimpinan perusahaan terlibat dalam pengawasan K3 dengan melakukan pelaksanaan umum UU 
• Para pegawai pengawas dan ahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya UU dan membantu pelaksanaannya 
• Wewenang dan kewajiban pimpinan, pegawai pengawas dan ahli K3 dalam melaksanakan UU diatur dengan peraturan perundangan

Syarat pengawas K3

• Memahami dan mematuhi peraturan perundangan 
• Mampu melaksanakan manajemen K3 
• Mampu melakukan pengawasan dan koordinasi

Wewenang Pengawasan K3

• Memberikan pembinaan tentang pelaksanaan peraturan perundangan K3 
• Memberikan masukan kepada pimpinan tentang K3 
• Melakukan analisa terjadinya kecelakaan dan memberikan saran penanggulangannya kepada pimpinan

Undang-Undang K3

• UU. No.14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA 
• Undang Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 
• PERMEN TENAGA KERJA No. Per.03 /MEN/1982. TENTANG PELAYANAN KESEHATAN KERJA 
• PERMEN TENAGA KERJA No. PER-02/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
• PERMEN TENAGA KERJA No. 01/MEN/1981/TENTANG WAJIB LAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA 
• PERMEN TENAGA KERJA NO. PER-01/MEN/1976 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HIPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN DAN PERMEN TENAGA KERJA NO.PER-01/MEN/1979 TENTANG KEWAJIBAN LATIHAN HIPERKES BAGI PARAMEDIS PERUSAHAAN 
• PERMEN PERBURUHAN NOMOR 7 TAHUN 1964 TENTANG SYARAT-SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA PENERANGAN DI TEMPAT KERJA

Ringkasan

Kewajiban, kewenangan dan hak Perusahaan dan tenaga kerja diatur dalam peraturan dan perundang-undangan K3

Daftar Isi - K3